PERANAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

1. LATAR BELAKANG

Hukum adat menurut Prof. Mr. Dr. Soekanto adalah keseluruhan adat ( yang tidak tertulis dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman ) yang merupakan akibat hukum. Hukum adat pada saat kini selalu dipertanyakan kekuatan mengikatnya kedalam hukum positif Indonesia, karena bentuk dari hukum adat adalah merupakan suatu hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut seolah – olah hukum adat bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum positif Indonesia. Hukum adat seolah – olah hanya mengikat untuk masyarakat pedesaan dan pedalaman. Padahal hukum adat adalah hukum murni bangsa Indonesia yang eksistensinya tidak bisa dilupakan begitu saja. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam sendi – sendi kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak bisa mati karena akan selalu bergerak dinamis menyesuaikan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam sistem hukum agraria nasional atau hukum tanah nasional hukum adat dijadikan sebagai sumber utam dalam penyusunanya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang berbunyi “ hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dlam peraturan – peraturan yang tercantum dalam Undang – Undang ini sertaperaturan – peraturan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur – unsur pada hukum agama.” Serta tercantum dalam pasal 3 UUPA No. 5 tahun 1960 “ dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan yang lebih tinggi “. Dari kedua pasal tersebut terlihat bahwa dalam hukum agraria nasioanl bersumber dari sistem hukum adat dan masih menggap eksistensi hukum adat dalam hukum agararia nasional.

Memang hukum agraria nasional bersumber dari hukum adat dan hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional dijadikan sebagai pelengkap dari sumber hukum yang tertulis karena sistem dalam hukum adat yang kita kenal adalah sistem komunal atau lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Sistem tersebut dipercaya bisa memberikan dampak hukum yang positif bagi hukum agraria nasional. Hal lain sistem hukum adat dirasakan sebagai suatu tatanan hukum yang cocok bagi kepribadian hukum nasional.

Hukum positif yang berlaku saat ini khususnya hukum agraria nasional banyak sekali bersumber dan menjadikan hukum adat sebagai pedoman penyusunan hukum positif tersebut. Apabila suatu hukum positif pada umumnya atau hukum agraria pada khususnya bertentangan dengan sistem hukum adat maka hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Eksistensi hukum adat dalam hukum positif tidak akan pernah mati, karena sistem hukum adat bersifat elastik dan dinamik. Bagaimana kekuatan mengikat hukum adat bila kita bandingkan dalam sistem hukum positif Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas dalam makalah ini.

2. RUMUSAN MASALAH

I. Apakah itu yang dimaksud sistem hukum adat?
II. Bagaimana eksistensi hukum adat dalam dalam hukum positif nasional?
III. Bagaimanakah implikasi hukum adat dalam sistem tanah nasional?

3. TUJUAN

Tujuan penulisan makalah ini yang pertama untuk memenuhi tugas kompentensi dasar ke III mata kuliah hukum adat oleh Ibu. Andri Astuti, S.H. yang kedua penulisan makalah ini betujuan agar para pembaca dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan sistem hukum adat, eksistensi hukum adat pada saat ini, dan implikasi hukum adat dalam sistem hukum pertanahan nasional atau sistem hukum agraria nasional. Karena saat ini banyak yang menyatakan sistem hukum adat tidak memiliki kekuatan hukum karena bentuknya yang sebagian besar tidak tertulis.

Dalam penulisan makalah ini saya menyadari masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun dalam penulisan makalah ini sangat sasya harapkan. Ada pepatah Tiada gading yang tak retak sehingga saya masih menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah saya. Makalah ini saya beri judul “ peranan hukum adat dalam hukum agraria nasional “ karena dalam sistem agraria nasional bersumber dari sistem hukum adat nasional.

4. KAJIAN TEORITIS

• Hukum adat adalah keseluruhan adat ( yang tidak tertulis dan hidup dalam mayarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman ) yang merupakan akibat hukum ( soejono soekanto ).
• Pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang berbunyi “ hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dlam peraturan – peraturan yang tercantum dalam Undang – Undang ini sertaperaturan – peraturan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur – unsur pada hukum agama ”.
• pasal 3 UUPA No. 5 tahun 1960 “ dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan yang lebih tinggi “.
• Peraturan menteri dalam negeri Ka BPN No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “ esistensi hukum adat diakui bila ada masyarakat hukum adat, tanah ulayat dan hukum tanah yang berlaku ditaati oleh masyarakat adat.

5. PEMBAHASAN

I. Apakah itu sistem hukum adat?
Sulit untuk menentukan definisi hukum adat yang benar, karena setiap pakar memiliki definisi sendiri – sendiri mengartikan sistem hukum adat. Hukum adat adalah suatu hukum yang menjadi budaya asli bangsa indonesia. Hukum adat menurut saya adalah hukum yang berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuatan mengikat dan ditaati dalam diri masyarakat adat yang secara umum berbentuk tidak tertulis. Hukum adat merupakan suatu hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat adat yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat adatnya. Hukum adat masyarakat satu dengan lainya berbeda – beda tergantung dengan sistem masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya hukum adat itu tumbuh dan hidup dalam masyarakat menyesuaikan sistem dari masyarakat itu sendiri.

Hukum adat untuk mencapai tujuanya menurut djoyodiguno dalam bukunya yang berjuduk “ reorientasi hukum adat “, hukum adat agar mencapai tujuanya harus berubah sesuai zaman atau bersifat dinamik dan elastik. Hukum adat adalah living law atau suatu hukum yang hidup yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hukum adat tidak akan pernah mati karena sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan masyarakat itu sendiri, sehingga apabila suatu hukum adat sudah dirasa tidak sesuai keinginan masyarakat maka hukum adat itu akan mati dan berganti dengan hukum baru secara sendiri.

Hukum adat juga memiliki kekuatan meteriil yang mengikat bagi masyarakat adat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kekuatan meteriil hukum adat antara lain; seberapa jauh hukum adat selaras dengan nilai kemasyarakatan, seberapa jauh peraturan yang diterapkan selaras dengan sestem hukum yang berlaku, sebarapa jauh hukum adat tersebut sapat membawa perubahan keadaan sosial dari masyarakat. Hal – hal tersebut merupakan suatu yang menjadi faktor – faktor tinggi rendahnya kekuatan mengikat hukum adat.

Menurut Berrand ter Haar, yang menjadi sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Sedangkan menurut Koesnoe yang menjadi sumber pengenal hukum adat ialah apa yang benar – benar terlaksana di dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan, yang dimaksud pergaulan hukum adalah gejala sosial yang secara dikehedaki atau tidak oleh para pihak yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan yang terkandung gejala – gejala sosial

Hukum adat merupakan suatu hukum yang memiliki sifat – sifat yang memiliki ciri khas tersendiri. Sifat – sifat hukum adat adalah religius – magis atau hukum adat memiliki hubungan batin yang melekat dari diri individu, sikap komunal yang lebih mengutamakan kepentigan umum daripada kepentigan individual, yang ketiga memiliki sifat kontak dan yang terakhir memiliki sifat konkret. Sifat – sifat tersebut merupakan suatu sifat yang membedakan hukum adat dengan hukum yang lainya. Dari sifat diatas bisa disimpulkan hukum adat lebih mengutamakan kepentingan umum daripada individual ( komunal ).

II. Bagaimana eksistensi hukum adat dalam hukum positif nasional?
Pada hakekatnya tertib sosial hanya dapat tercipta apabila hukum itu dibangun dengan kesadaran dan tanggung jawab moral untuk membela keadilan. Tanpa keadilan sebagai tujuan utama, maka hukum ( positif dan adat ) hanya akan terperosok menjadi alat pembenaran kesewenag – wenagan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau yang dikuasai. Tidak salah bila Aristoteles melihat keadilan merupakan keutamaan yang lengkap dibandingkan dengan keutamaan yang lain.

Hukum adat adalah suatu hukum asli dari bangsa kita. Hukum adat tidak akan bisa mati terhapus oleh waktu. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku atau hukum yang sekarang. Dalam penerapanya hukum adat, hukum adat selalu menjadi sumber hukum bagi hukum positif Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum positif tidakakan pernah melenceng dari sistem hukum adat, karena hukum positif itu sendiri tidak mungki bertentangan dengan hukum masyrakat yang ada. Apabila hukum positif bertentangan pasti akan ditolak dalam masyarakat.

Hukum adat pada masa kini dianggap sudah tidak punya kekuatan mengikat dan hanya ada dalam masyarakat – masyarakat tertentu saja, padahal pada dasarnya hukum adat selalu ada dalan kehidupan kita baik dalam kehidupan bemasyarakat maupun bernegara. Hukum adat tetap akan selalu ada dan memiliki kekuatan mengikat dalam diri sendiri yang mengandung kekuatan moril dari setiap individu. Hukum adat akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis dalam mencapai tujuanya, sehingga huku adat akan tidak lekang dimakan waktu.

Dalam hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini banyak sekali bersumber dalam hukum adat dan menjadikan hukum adat sebagai patokan dalam penyusunan hukum, seperti dalam sistem hukum agraria yang berpedoman dalam sistem – sistema adat terutama dalam hukum adat atas tanah atau hak – hak ulayat dan sebagainya. Pada dasranya hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum atau mengikat masyarakat pada keseluruhanya. Sehingga dalam pelaksanaan harus tidak boleh bertentangan dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat. Norma – norma yang hidup dalam masyrakat secara umum dapat disimpulkan sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarkat atau hukum adat. Dalam pelaksanaanya hukum positif dan hukum adat memiliki interpedensi atau hubungan yang sangat erat dan tidak boleh bertolak belakang antara satu dengan lainya, sehingga akan menjadi penyenpurna antara satu dengan lainya. Hukum adat harus bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan antara kebutuhan hidup dalam masyarakat dan hukum positif, sebaliknya setiap hukum positif tidak boleh betentangan dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Dari hal – hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi hukum adat dalam hukum positif indonesia akan selalu ada dan tidak akan pernah mati. Hukum adat dan hukum positif menjadi suatu yang saling melengkapi antara satu dengan lainya. Hukum adat selalu akan bergerak elastik dan dinamis menyesuaikan kehidupan dalam masyarakat dan hukum positif akan selalu tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Apabila hukum adat bertentangan dengan masyarakat maka hukum adat tersebut tidak akan bisa eksistensi, sehingga apabila dirasa sudah tidak memberikan atau tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat maka hukum adat tersebut akan bergantu dengan sendirinya sesuai dengan kehidupan masyarakat yang kompleks. Selain itu eksistensi hukum adat dalam hukum positif juga tidak akan pernah mati.

III. Bagaimana implikasi hukum adat dalam hukum tanah nasional?
Hukum agraria nasional menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing – masing mengatur hak – hak penguasaan atas sumber daya alam yang meliputi hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur – unsur dalam ruang angkasa, tapi dalam makalah ini saya batasi hanya dalam sistem hukum tanah. Pengetian hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama, yaitu hak – hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagi hubungan hukum konkrit, beraspek perdata yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis hingga keseluruhanya menjadi suatu kesatuan yang merupakan suatu sistem.

Dalam pasal 3 UUPA no. 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa dalam hukum agraria nasional bersumber dan mengakui adanya hukum adat atau hak – hak ulayat. Hak ulayat adalah hak dari masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberikan kewenangan tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah. Dalam UUPA dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Agraria Ka. BPN No. 5 tahun 1999 hak – hak ulayat diakui dengan syarat eksistensinya masih ada dan pelaksanaanya sesuai dengan negara serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya kriteria eksistensinya hukum adat adalah adanya hak ulayat, tanah ulayat, dan berlaku serta ditaati warga masyarakat. Dalam hal tersebut jelas UUPA masih mengakui adanya hak – hak ulayat dan hhukum adat.dalam UUPA juga dijelaskan peranan hukum adat dalam pembangunan hukum atanh nasional adalah sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional dan sebagai pelengkap hukum tanah nasional tertulis. Hukum adat adalah hukum asli golongan rakyat pribumi yang berbentuk tidak tertulis dan mengandung unsur nasional yang asli dan sifat kemasyarakatan dan keluargaan yang berasaskan keseimbangan dan meliputi oleh suasana keagamaan.

Dalam UUPA pengertian hukuma dat meliputi lima aspek yaitu, konsepsi, asas, lembaga hukum, sistem, dan norma yang tertulis. Konsepsi hukum adat meliputi sistem komunalisitik, religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan, karena pada hakekatnya sistem adat mengunakan asas komunal atau lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Konsepsi hukum adat diakomodasikan dalam pasal 1 ayat ( 2 ), pasal 6, pasal 3, dan pasal 16 UUPA No. 5 Tahun 1960. sedangkan asas – asas hukum tanah adat meliputi asas religiusitas ( pasal 1 UUPA ), asa kebangsaan ( Pasal 1, 2, 5 ayat ( 1 ) UUPA ), asas demokrasi ( Pasal 9 ayat ( 2 ) UUPA ), asas kemasyarakatan pemerataan dan keadilan sosial ( pasal 6, 7, 10, 11, 13 UUPA ), asas pengunaan dan pemeliharaan secara berencana ( pasal 14, 15 UUPA ), asas pemisahan horisontal tanah dengan bangunan dan tanah diatasnya. Sedangkan lembaga hukum adat dalam hukum tanah nasional disempurnakan dan disesuaikan seperti HGU, HGB, pendaftaran tanah, dll.

6. PENUTUP

Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat serta hukum asli masyarakat Indonesia yang berbentuk tidak tertulis dan mengandung unsur nasional yang asli dan bersifat kemasyarakatan dan keluargaan yang berdasarkan keseimbangan dan diliputi oleh suasana keagamaan. Hukum adat bersifat elastis dan dinamis atau bergerak berdasarkan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuanya, karena apabila hukum adat tidak bergerak secara elastik dan dinamis maka hukum itu tidak akan bisa diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat tidak akan penah mati karena terus bergerak mengikuti kehidupan masyarakat yang kompleks.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini atau masa sekarang. Eksistensi hukum adat dalam hukum positif Indonesia tetapHukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini atau masa sekarang. Eksistensi hukum adat dalam hukum positif Indonesia tetap ada. Hukum adat dan hukum positif saling melengkapi antara satu dengan lainya. Hukum positif tidak akan pernah bertentangan dengan hukum adat, begitupun hukum adat juga tidak akan bertentangan dengan hukum positif. Hukum adat dan hukum positif harus bergerak mengikuti perubahan masyarakat secara elastik dan dinamis.

Dalam UUPA masih mengunakan sumber hukum adat sebagai pedoman penyusunanya. Hukum adat menjadikan sumber utama serta pelengkap dari hukum tertulis atas tanah. Penyusunan hukum tanah nasional tidak boleh bertentangan dengan sistem tanah adat serta harus berdasarkan hak – hak ulayat yang msih berlaku. Syarat diakuinya hak ulayat dalam UUPA adalah eksistensinya masih ada dan pelaksanaanya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal 1, 2, 4, 9, 16 UUPA dapat disimpulkan dan diketahui bahwa hukum tanah adat mengenai sistematika hubungan manusia dengan tanah.

7. DAFTAR PUSTAKA

1) Wiyarti, Sri. 2005. hukum adat suatu pengantar. Surakarta. UNS press.
2) Astuti,Andri.S.H.1996.hukum adat.Surakarta.UNS press.
3) Ali, Muhammad Daud, 2000, hukum islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
4) Ujan,Andreas Ata, 2009, filsafat hukum , membangun hukum, membela keadilan.Jakarta: Kanisius
5) Karjoko,Lego, S. H. 2008. hukum agaraia nasional. Surakata. UNS press.