MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BAIK

Good governance adalah suatu tata kelola atau tata pemerintahan yang baik mengacu pada mekanisme, proses, dan lembaga bagi warga masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingan, menjalankan hak – hak hukum, memenuhi kewajiban dan menyelesaikan perbedaan. Sedangkan pengertian undang – undang adalah suatu kumpulan peraturan hukum secara terulis yang mengikat oleh orang banyak dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membentuk undang – undang. Sehingga hubungan kedua hal tesebut menjadi sangat penting dalm pelaksanaan pemerintahan. Secara awam undang – undang adalah sebagai sebuah aturan atau pedoman untuk menyelenggarakan good governance. Menyinkronasikan kedua hal tersebut bukanlah sesuatu yang sangat mudah dilakukan seperti membalik kedua telapak tangan. Perlu dibutuhkan kesadaran hukum dan sinergi menyinkronkan kedua hal tersebut oleh seluruh lapisan masyarakat.

Undang – undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 2004. undang – undang tersebut harus ditepati sebagai sarana pembentukan undang – undang yang baik. Dalam Undang – undang No. 10 Tahun 2004 mengatur tentang asas, jenis dan hierarki, materi muatan, proses, serta tekhnik pembentukan peraturan perundang – undangan. Arti peraturan Perundang – undangan dalam UU No. 10 Tahun 2004 adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan mengikat secara umum. Sehingga tidak semua pejabat dan lembaga yang berwenang untuk membentuk undang – undang.

Dalam pembuatan peraturan Perundang – undangan harus memperhatikan asas – asas pembentukan peraturan Perundang – undangan yang baik hal tersebut diatur pada pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 yaitu harus mengacu pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Hal tersebut agar produk perundang – undangan menjadi sesuatu yang dapat menjamin kepastian hukum setiap orang dan memiliki kekuatan hukum yang menyeluruh agar dapat ditaati oleh setiap orang. Karena kehidupan tanpa ada hukum yang mengatur maka akan terjadi kekacauan yang jauh dari rasa adil dan sejahtera. Setiap pembentukan peraturan perundang – undangan harus melalui proses yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, tekhnik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Setelah peraturan Perundang – undangan di undangkan melalui persetujuan DPR dan Presiden maka Undang – undang tersebut mengikat secara umum oleh setiap masyarakat saat diundangkan setiap masyarakat diangap tahu tentang terhadap hukum.

Pada dasarnya lembaga yang berwenang dalam penyusunan undang – undang adalah DPR sesuai pasal 20 UUD 1945 dan Presiden Pasal 5 UUD 1945. dalam pembuatan undang – undang pada umumnya disasarkan atau dimulai dari PROLEGNAS yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Sebelum membuat PROLEGNAS harus dibuaat naskah akademik terlebih dahulu yang didahului oleh penelitian, setelah dilakukan penelitian harus dipikirkan apakah harus diatur dengan Undang – undang atau peraturan dibawahnya. Setelah naskah akasemik selesai maka harus dimasukan dalam PROLEGNAS. Naskah akademik menurut Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 adalah naskah yang dipertangung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengatuan Rancangan Undang – Undang. Naskah akademik tidak harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, tetapi naskah akademik dapat dibuat oleh siapa saja yang dirasa menguasai suatu bidang tertentu dalam masalah yang akan dibuat undang – undang.